SORONG, mediabetewnews.com – Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay/Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua di wilayah adat Doberay yang membawahi 10 Kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat Dan Papua Barat Daya dengan tegas menyatakan bahwa perekrutan calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MPBD) dari Kabupaten Raja Ampat wajib hukumnya mengakomodir 4 suku besar asli Papua yang ada di Kabupaten Raja Ampat seperti Suku Besar Betew, Suku Besar Wardo, Suku Besar Usba dan Maya.
“Tidak bisa hanya satu suku tertentu saja yang diakomodir karena secara tidak langsung akan menghancurkan semua sendi kehidupan, kekeluargaan, kebersamaan serta hubungan kekerabatan antara suku di Kabupaten Raja Ampat,” tegas Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, Mananwir Paul Fincen Mayor, S.IP, CM.NNLP melalui releasenya yang diterima media ini via pesan What’s App, Kamis (13/4) siang.
Lebih lanjut Mananwir mengatakan, Dewan Adat Papua yang merupakan Rumah Besar Masyarakat Adat Doberay mengecam keras pernyataan yang dikeluarkan oknum Kepala Badan Kesbangpol Raja Ampat.
“Saya sampaikan kepada perwakilan Masyarakat Adat yang mau mendaftar masuk tes MRPBD bahwa tidak benar dan tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang hanya satu suku tertentu saja yang boleh mendaftar. Itu hanya pendapat pribadi tanpa mengerti hukum adat dan budaya Masyarakat Adat Papua,” ucap Mananwir.
Dikatakan Mananwir, Kepala Kesbangpol Raja Ampat harus ingat bahwa bahwa Undang-undang Otonomi Khusus Papua dengan jelas telah mengatur dalam pasal 43 bahwa keberpihakan, perlindungan, penghormatan, pemberdayaan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat Papua sehingga dalam perekrutan calon anggota MRPBD tidak boleh hanya satu suku saja yang diakomodir sementara suku lain dibiarkan begitu saja.
Oleh sebab itu, menurut Mananwir, agar tidak terjadi konflik sosial antar suku-suku asli Papua di Kabupaten Raja Ampat maka, Bupati Raja Ampat segera copot oknum Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Raja Ampat dan segera menerima semua formulir pendaftaran Masyarakat Adat Papua di Kabupaten Raja Ampat baik dari Suku Besar Betew, Suku Besar Wardo, Suku Besar Usba dan Suku Besar Maya agar dapat mengikuti proses pencalonan anggota MRPBD.
Lanjut Mananwir, DAP Wilayah III Doberay mengingatkan kepada oknum Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Raja Ampat untuk segera mengundang semua suku-suku asli Papua di Raja Ampat dan memberikan formulir pendaftaran pencalonan anggota MRPBD.
Ditambahkan Mananwir, apabila terjadi konflik sosial di Kabupaten Raja Ampat, patut diduga persoalan ini sengaja dibuat untuk mengacaukan Bumi Bahari sehingga kesalahan akibat persoalan ini secara mutlak jatuh kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Raja Ampat.
“Jangan main-main dengan persoalan ini karena apabila dibiarkan dan sengaja mengulur-ulur waktu agar tidak mengakomodir suku asli Papua lain yang ada di Raja Ampat dalam pencalonan anggota MRPBD ini sudah dapat dikategorikan sebagai rasis yang dapat mengakibatkan konflik sosial yang akhirnya dapat menimbulakan pemalangan kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Raja Ampat oleh suku-suku yang tidak diakomodir dalam pencalonan anggota MRPBD bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkap Mananwir.
“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam hal ini Bapak Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat segera copot oknum Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Raja Ampat karena diduga sudah berencana membuat kegaduhan yang dapat menimbulkan perpecahan di antara suku-suku asli Papua di Raja Ampat.
“Intinya segera akomodir suku-suku asli Papua di Raja Ampat seperti Suku Besar Betew, Suku Besar Wardo, Suku Besar Usba dan Suku Besar Maya sekaligus mencopot Kepala Badan Kesbangpol karena ini adalah keputusan mutlak Ketua DAP Wilayah III Doberay sebagai pemegang otoritas wilayah adat Doberay,” tutup Mananwir. (jd)
