JAKARTA, – Menindaklanjuti hasil pertemuan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan 4 anggota DPD RI beberapa hari lalu di Kota Sorong terkait penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat maka Senin (18/11/2024) Senator Paul Finsen Mayor (PFM) langsung menindaklanjutinya dengan mendampingi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad, Ketua MRP Papua Barat Daya, Alfons Kambu bersama 5 Penjabat Walikota dan Bupati Se-Papua Barat Daya mendatangi kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan-RB RI) guna meminta pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 agar ditunda sampai selesainya Pilkada serentak 27 Nopember 2024.
Karena beredar kabar ribuan pelamar secara nasional yang didalamnya terdapat anak-anak Papua asal Papua Barat Daya lebih khusus yang berasal dari kabupaten kota di papua Barat Daya yang tidak lolos seleksi, sedangkan tahapan seleksi masih terus berlanjut dan belum ada ketetapan termasuk Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), dan juga masih banyak formasi yang masih kosong.
Dikatakan Senator Paul Finsen Mayor, saat pertemuan itu Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad menyampaikan agar pengumuman seleksi CPNS tahun 2024 ditunda sampai pelaksanaan Pilkada serentak selesai dan juga masih banyak formasi yang masih kosong sehingga perlu di rembuk kembali untuk mencari solusi sehingga formasi yang masih kosong itu dapat dioptimalkan.
“Sebelumnya saya juga sudah menerima aspirasi yang sama dari pemuda-pemudi Kabupaten Raja Ampat saat melaksanakan reses baru-baru ini,” ucap Senator yang biasa disapa Paca Rambut Merah.
Dikatakan Senator Paul Finsen Mayor, karena aspirasi ini berkaitan dengan Komite I yang menjadi bidang kerja saya di DPD RI dan juga mereka adalah sebahagian kecil dari anak bangsa Indonesia yang juga memiliki hak untuk menjadi PNS.
“Oleh karena itu hari ini saya menindaklanjutinya dengan menjembatani komunikasi bersama pemerintah daerah dan Kemenpan-RB,’ ujar Senator Paul Finsen Mayor melalui releasenya yang diterima media ini, Senin (18/11/2024) malam.
Lanjut lanjut Senator Paul Finsen Mayor menjelaskan, setelah berkomunikasi dengan Kemenpan-RB, maka solusinya menunda pengumuman seleksi CPNS sampai Pilkada selesai.
“Saya tetap berharap aturannya mengacu pada regulasi kebijakan Kemenpan-RB Nomor 61 Tahun 2018, sebagai dasar pertimbangan yang sudah pernah dilakukan,” tegas Senator Paul Finsen Mayor.
Sementara kata Senator Paul Finsen Mayor, Abdullah Manaray senator asal Papua Barat, menegaskan kepada pemerintah pusat agar merubah kebijakan dan mengusulkan kembali tentang optimalisasi formasi kosong khusus untuk anak-anak Papua guna menghindari aksi protes keras dari masyarakat Papua.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, Alfons Kambu, Pemerintah Pusat jangan menutup mata untuk anak-anak Papua yang ikut seleksi CPNS tahun ini.
“Pemerintah pusat harus serius menanggapi nasib anak Papua, karena hal ini bisa berpotensi konflik, karena kami datang sebagai pejabat otonom di tingkat daerah khusus patut dihargai karena kami datang membawa sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan Undang-Undang Otsus,” Alfons Kambu. (**)
