SORONG, Melihat fenomena yang terjadi di 2 provinsi yakni Papua Barat dan Papua Barat Daya terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di setiap Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) pada dua provinsi sangat miris karena dengan dana APBD triliunan rupiah namun kepala OPD menyatakan bahwa tidak ada pekerjaan lalu dana triliunan rupiah itu dikemanakan???
“Saya selaku Senator asal Provinsi Papua Barat Daya, meminta kepada pihak penegak hukum Polda Papua Barat (Dirkrimsus), Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kejaksaan Negeri Sorong agar dapat turun langsung untuk melakukan klarifikasi ke masing-masing pimpinan OPD di dua provinsi tersebut,” tegas Paul Finsen Mayor, S.IP, CM.NNL saat ditemui media ini disalah satu cafe dibilangan Km 10, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (30/5) kemarin.
Padahal kata Paul, pekerjaan disetiap OPD itu sangat banyak namun yang perlu dipertanyakan mengapa pekerjaan itu tidak berikan kepada pengusaha asli Papua, akibatnya pengusaha asli Papua banyak yang melakukan demo, baik di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.
Lanjut Paul, oleh karena itu sekali lagi saya meminta kepada Dirkrimsus Polda Papua Barat dan penegak hukum lain untuk turung dan mengecek mengapa sampai pekerjaan yang bernilai ratusan miliar itu tidak diberikan kepada pengusaha asli Papua, dan kami dari DAP juga akan menyurati secara resmi kepada penegak hukum, OPD mana yang selalu berkelit dan tidak mau memberikan pekerjaan kepada pengusaha asli Papua.
“Kami akan menyurati secara resmi kepada penegak hukum, OPD mana saja yang sering berkelit dan tidak mau memberikan pekerjaan kepada pengusaha asli Papua,” pungkas Paul. (jd)
