SORONG, mediabetewnews.com – Setelah melakukan peninjauan langsung ke Kampung Klayas, Distrik Seget Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya pada hari Senin 6 Pebruari 2023 dan mendengar aspirasi serta melihat secara langsung kondisi masyarakat adat di kampung tersebut Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay Papua Barat dan Papua Barat Daya, Mananwir Paul Fincen Mayor, S.IP menilai Program Pengembangan Masyarakat (PPM/CSR) tidak tepat sasaran sehingga belum nampak perubahan yang signifikan dan belum efektif seperti yang disampaikan pihak Manajemen perusahaan PT Pertamina RU VII Kasim beberapa waktu saat pertemuan di Kota Sorong.
“Belum ada perubahan yang signifikan dalam kampung begitu juga dengan masyarakat adatnya karena berdasarkan aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan di Kampung Klayas banyak masukan yang saya terima secara langsung berupa keluhan bukan apresiasi masyarakat kepada perusahaan,” ungkap Mananwir saat ditemui media ini di kantor perwakilan Sekretariat DAP Wilayah III, Km 8 Kota Sorong, Sabtu (11/2) pagi tadi.
Dikatakan Mananwir, untuk mensejahterakan masyarakat adat bukan saja menjadi tugas dari pemerintah pusat mapun pemerintah daerah tetapi juga menjadi tugas dari pihak ketiga dalam hal ini perusahaan yang beroperasi di lingkungan masyarakat adat karena mereka sudah menikmati hasil dari tanah adat masyarakat sehingga sebagai timbal baliknya perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat dengan menggunakan dana yang sudah disiapkan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM/CSR).
Lanjut Mananwir, sebelum program CSR dijalankan pihak perusahaan harus turun ke lapangan untuk menginventarisir kebutuhan apa saja yang menjadi kebutuhan dari masyarakat adat di kampung tersebut lalu disigkronkan dengan program dari perusahaan bukan berdasarkan keinginan sekelompok orang tertentu dalam kampung dan perusahaan.
“Kalau berdasarkan keinginan maka program CSR yang dijalankan oleh pihak perusahaan di kampung tersebut akan tidak efektif, alhasil tidak ada kesejehteraan di masyarakat adat melainkan menyusahkan dan mensengsarakan masyarakat adat di kampung tersebut, seperti yang terjadi di Kampung Klayas Distrik Seget Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya,” terang Mananwir.
Ditambahkan Mananwir, contohnya, kebutuhan masyarakat di Kampung Klayas salah satunya adalah kebutuhan transportasi dan akses jalan. Pihak perusahaan harus dapat melihat hal ini karena program lain sudah diberikan kepada masyarakat sudah berjalan baik namun karena akses jalan dan tidak adanya transportasi membuat sehingga hasil produksi masyarakat bukan mensejahterakan masyarakat tetapi merugikan masyarakat yang akhirnya hasil produksi tersebut di konsumsi oleh masyarakat sendiri karena mereka tidak tahu mau dibawa kemana hasil produksi tersebut.
Menurut Mananwir, pihak perusahaan yang sudah memberikan bantuan peralatan parut sagu dan bibit ikan untuk dikelola masyarakat bukan saja memberikan barang tetapi pihak perusahaan juga harus mencari pembeli yang dapat menerima hasil produksi masyarakat adat bukan diberikan saja lalu lepas begitu saja atau pihak perusahaan seharusnya menyediakan sarana transportasi kepada masyarakat untuk mengantarkan hasil produksi mereka ke Kota Sorong untuk dijual sehingga dapat menghasilkan uang yang dipakai selain untuk mensejahterakan mereka juga dapat dijadikan sebagai dana pendukung untuk keperluan lain seperti membeli bahan bakar untuk motor tempel yang digunakan untuk mengantar jemput anak sekolah dari Klayas ke Seget pergi-pulang.
Setelah melihat dan mendengar sendiri aspirasi masyarakat adat kampung Klayas maka kata Mananwir, dalam waktu dekat dirinya akan bertemu kembali pihak perusahaan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat adat yang baru diterima saat melakukan kunjungan ke Kampung Klayas beberapa hari lalu serta ingin mendengar tanggapan pihak perusahaan terkait aspirasi masyarakat adat tersebut. (jd)
