SORONG, mediabetewnews.com – Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rektor Universitas Papua Manokwari, DR. Agustinus Sumule bahwa angka usia anak tidak dan putus sekolah di Tanah Papua berjumlah kurang lebih 600 ribu anak dan khususnya di Provinsi Papua Barat Daya atau Sorong Raya sangat memprihatinkan dan mengerikan sekali karena diperkirakan mencapai kurang lebih 31.216 orang dan ini merupakan hutang pemerintah bagi orang asli Papua (OAP). Demikian dikatakan Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Mananwir Paul Finsen Mayor, S.IP, CM.NNLP kepada awak media diruang kerjanya, belum lama ini
Dikatakan Mananwir, anak asli Papua yang tidak sekolah atau drop out tetapi masih dalam usia sekolah di Sorong Raya pada tingkat SD berjumlah 11.664 orang, SMP berjumlah 11.798 dan SMA/SMK berjumlah 7.754 sehingga total keseluruhan berjumlah 31.216 anak.
Padahal lanjut Mananwir, pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) menjamur dimana-mana, banyak berdirinya hotel, mall, perusahaan dan kantor pemerintahan di seluruh Sorong Raya tetapi dengan 31.216 anak asli Papua yang tidak sekolah ini sama saja akan menjadi sampah masyarakat yang dapat menimbulkan penyakit sosial dan mereka juga identik dengan pembuat onar atau keributan ditengah masyarakat, karena mereka tidak sekolah, mereka bermain pergaulan bebas mereka identik dengan kekerasan dan beruntung pada tindak kriminal yang sudah pasti akan berurusan dengan penegak hukum, masuk kantor polisi diproses lalu disidangkan diputuskan dihukum lalu dipenjarakan. Ketika mereka keluar mau melamar kerja di mana??? Sudah pasti mereka tidak akan diterima saat melamar karena mereka pernah menjadi terpidana dan surat tidak pernah terpidana sudah pasti tidak akan dikeluarkan oleh institusi kepolisian.
“Ini sistem yang sangat berbahaya untuk kelanjutan hidup orang asli Papua, jadi atas nama ketua dewan Papua Barat dan Papua Barat Daya Saya minta kepada Provinsi Papua Barat Daya dan pemerintah kabupaten kota terutama Kota Sorong harus serius dalam melihat persoalan ini dan langsung mengambil langkah untuk menjawab persoalan ini, ” tegas Mananwir.
Lebih lanjut Mananwir mengatakan, anak tidak sekolah sangat banyak, Pj Walikota harus fokus di sini, Kepala Dinas Pendidikan harus turun dan cek supaya bagaimana mencari solusi. Anak-anak ini kalau mereka tidak sekolah nanti bagaimana dengan masa depan mereka dan juga masa depan Tanah Papua kedepan??
“Saya ambil satu contoh di daerah Kanal Victory Km 10 dan beberapa titik lain, banyak anak-anak usia sekolah yang hanya jalan tutup-tutup karton diatas kendaraan orang di depan ruko, mereka juga berlari kesana kemari di jalan utama yang ramai dengan kendaraan yang melintas, bagaimana kalau mereka ditabrak sudah pasti akan terjadi masalah. Disitu pernah terjadi beberapa kali masalah sampai terjadi pembakaran kendaraan,” tutur Mananwir.
Menurut Mananwir, kita bisa bicara hebat tapi pendidikan untuk orang asli Papua harus kita perhatikan karena sejatinya otonomi khusus Papua itu berbicara tentang keberpihakan, perlindungan, penghargaan penghormatan serta pemberdayaan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat Papua.
Lanjut Mananwir, kita terus berbicara pendidikan dan kesehatan hari ini tetapi dua hal itu dari tahun 2001 sampai 2023 ini masih menjadi masalah. Jadi pertanyaannya uang triliunan rupiah yang selama ini kelola untuk bikin apa?
Jadi menurut Mananwir, anak-anak yang tidak sekolah di Papua Barat Daya ini, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota harus menyekolahkan mereka bagaimana caranya. Uang APBD banyak-banyak itu pakai bikin apa? Dana Otonomi Khusus yang banyak-banyak itu pakai bikin apa?, Ya untuk sekolahkan mereka supaya kedepan kita bisa lihat bahwa anak-anak asli Papua yang kemarin duduk di jalan, tutup tutup karton saja, bermain dengan aibon dan lain-lain mereka sudah pergi sekolah, itu satu kemajuan yang dibuat oleh pemerintah, tapi kalau kita cuma lihat setiap hari mereka lalu lalang, mabuk, begal, pencuri dan harus berurusan dengan penegak hukum ini berarti pemerintah masih gagal dalam menterjemahkan UUD 1945 dan UU Otonomi Khusus.
“Jadi sebagai tokoh masyarakat, intelektual Papua dan juga Ketua Dewan Adat, Saya minta dengan sangat untuk anak-anak asli Papua yang ada di pemerintahan baik gubernur, bupati, Walikota, DPR provinsi, DPR kabupaten kota dan juga kepala-kepala dinas terlebih khusus kepala dinas pendidikan, mari fokus untuk melihat anak-anak yang tidak sekolah, sebab penelitian dengan 31.000 sekian tapi jangan sampai lebih dari itu,” pungkas Mananwir. (jd)
