SORONG, mediabetewnews.com – Kabupaten Raja Ampat akan dimekarkan sehingga akan menjadi 3 kabupaten, yakni Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat Utara dan Kabupaten Raja Ampat Selatan. Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Raja Ampat Utara adalah salah satu kabupaten yang telah diusulkan bersama Kabupaten Raja Ampat Selatan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang saat itu dipimpin oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Drs Marcus Wanma, M.Si dan Drs Inda Arfan atau yang dikenal dengan pasangan MARINDA.
Namun, usulan tersebut dipending oleh pemerintah pusat karena masih adanya program Moratorium, membuat sehingga usulan tersebut tidak dapat dibahas oleh DPR RI saat itu dan dipending hingga saat ini.
Tapi dengan adanya revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Tanah Papua maka Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan ruang untuk melakukan pemekaran wilayah, terbukti dengan hadirnya 3 provinsi baru di Provinsi Papua dan 1 provinsi di Papua Barat.
Kepala Kampung Yembekaki, Roni Bonsapia saat ditemui media ini disalah satu hotel di kawasan Jalan Jenderal Sudirman (Jalan Baru) Kota Sorong mengatakan, masyarakat Pantura sangat menyetujui kehadiran DOB Kabupaten Raja Ampat bahkan kami mendesak agar pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan undang-undang dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang operasional DOB Kabupaten Raja Ampat Utara.
“Saya mewakili seluruh kepala kampung dan masyarakat di DOB Kabupaten Raja Ampat Utara meminta kepada pemerintah agar segera memproses aturan operasional sehingga DOB Kabupaten Raja Ampat Utara dapat segera hadir, karena dengan hadirnya Kabupaten Raja Ampat Utara dapat menjawab berbagai persoalan di kawasan Pantura Raja Ampat,” terang Bonsapia, Kamis (6/4) lalu.
Dikatakan Bonsapia, banyak sekali persoalan ditengah masyarakat di kampung seperti banyaknya pengangguran disebabkan karena anak-anak yang sudah menyelesaikan pendidikan baik SMA maupun sarjana, mereka pulang kampung dan menganggur.
“Oleh karena, DOB Kabupaten Raja Ampat Utara harus segera direalisasikan karena hadirnya kabupaten ini dapat menjawab jeritan hati dari seluruh masyarakat Pantai Utara Raja Ampat,” pungkas Bonsapia. (jd)
