SORONG, Musyawarah Daerah (Musda) I Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya selain memilih Ketua DPD juga menetapkan beberapa Ketua DPD untuk dicalonkan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mendatang.
Pimpinan Musda I Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya, Amin Ngabalin saat ditemui awak media mengatakan, Musda merupakan keputusan tertinggi di tingkat daerah sama seperti di tingkat namanya Musyawarah Nasional.
Lanjut Amin, dalam Musda kali ini selain memilih Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat, dalam musda juga telah menentapkan beberapa pimpinan DPD untuk dicalonkan sebagai calon kepala daerah dari Partai Golkar pada Pilkada tahun 2024 mendatang. Salah satunya adalah Lamberthus Jitmau yang dicalonkan sebagai calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan Petronela Kambuaya sebagai calon Walikota Sorong.
Namun kata Ngabalin, semua hasil Musda ini akan dibawa ke jakarta untuk diserahkan kepada Ketua Umum, untuk kembali dipertimbangan dan diberikan penilaian setelah itu ditetapkan sebagai calon yang akan diusung oleh Partai Golkar dan harus siap diamankan oleh seluruh kader di Provinsi Papua Barat dan Kota Sorong.
Lamberth Jitmau saat dikonfirmasi awak media mengatakan, semua keputusan dalam Musda ini harus tetap diamankan tidak boleh dibantah atau dikesampingkan karena keputusan ini bersifat perintah tegak lurus.
“Saya siap untuk menjalankan setiap perintah yang menjadi keputusan dalam musda ini, dan kalau saya sudah ditetapkan dalam Musda ini sebagai calon gubernur saya siap,” tegas Lamberth.
Sementara Petronela Kambuaya yang adalah Ketua DPD Partai Golkar Kota Sorong saat ditemui media ini mengatakan dirinya siap untuk mengamankan keputusan yang merupakan hasil Musda I Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya yang mana dirinya ditetapkan sebagai Calon Walikota Sorong tahun 2024 mendatang.
“Mencalonkan diri sebagai Walikota Sorong itu hal yang biasa saja karena saya juga sudah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Sorong. Jadi itu tidak perlu ditakutkan karena saat mencalonkan diri sebagai anggota legislative semua sudah tahu dan saya anggap itu hal yang biasa-biasa saja,” tutup Ketua DPD Partai Golkar Kota Sorong itu. (jd)
