SORONG, Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mulai dibuka pada hari Selasa 27 Agustus 2024 (hari ini) hingga Kamis 29 Agustus 2024 setiap pasangan bakal calon harus mempersiapkan berbagai persyaratan dan khususnya 6 (enam) provinsi di Tanah Papua memiliki persyaratan khusus yakni bakal calon gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua (OAP) yang berasal dari garis keturunan Hal ini diungkapkan Ketua DPD Generasi Muda Pejuang Hak Adat (GEMPHA) Provinsi Papua Barat Daya, Mambri Rojer Mambraku, SH (parcial) melalui releasenya yang diterima media ini, Selasa 27 Agustus 2024.
“Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang akan mendaftar harus memiliki surat sejenis rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) yang menyatakan bahwa benar-benar pasangan Bakal calon tersebut adalah orang asli Papua yang berasal dari keturunan bapak,” tegas Rojer.
Lanjut Rojer, persyaratan ini merupakan persyaratan yang mutlak dimiliki oleh pasangan calon dari MRPBD sehingga ketika pasangan tersebut terpilih nanti dapat mempertanggung jawabkan rekoemndasi tersebut kepada masyarakat adat ketika mereka terpilih.
Oleh karena itu kata Rojer, MRPBD sebagai lembaga kultur yang melakukan verifikasi faktual harus patuh dan taat dengan Keputusan Asosiasi Majelis Rakyat Papua Se-Wilayah Papua Nomor : 3 Tahun 2024 tentang Syarat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh seluruh Ketua MRP Se-Wilayah Papua di Jayapura pada tanggal 5 Agustus 2024, sehingga dalam menerbitkan rekomendasi kepada pasangan bakal calon benar-benar pasangan tersebut adalah OAP dari garis keturunan bapak.
“Saya sebagai Ketua DPD GEMPHA Papua Barat Daya menantang Ketua MRPBD yang menyatakan bahwa akan menggugurkan Bakal Calon gubernur dan wakil gubernur yang bukan OAP seperti yang dilansir salah satu media online di Kota Sorong. Berani atau tidak Ketua MRPBD merealisasikan pernyataan tersebut,” ungkap Rojer.
Dikatakan Rojer, seluruh anggota MRPBD harus tahu bahwa lembaga kultur ini merupakan lembaga yang lahir penuh dengan darah dan air mata sehingga diharapkan seluruh anggota terlebih khusus tim kerja yang melakukan verifikasi pasangan bakal calon jangan melenceng dari keputusan yang sudah ditandatangani oleh seluruh Ketua MRP di Jayapura karena apabila melakukan diluar keputusan tersebut sama saja telah melukai para pejuang yang telah memperjuangkan sehingga lahirnya lembaga kultur ini.
“Saya harapkan dalam pemilihan umum kepala daerah serentak 2024 khususnya di Provinsi Papua Barat Daya hanya terdengar pasangan calon yang benar-benar Orang Asli Papua yang memiliki hubungan Genealogis Patrilineal orang asli Papua,” pungkas Rojer. (jd)
