SORONG, mediabetewnews.com – Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay adalah rumah besar Masyarakat Adat Papua yang membawahi 2 provinsi yang didalamnya terdapat 10 kabupaten dan 1 kota. Hadirnya Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua membuat mereka yang berkepentingan saling baku hantam untuk memperebutkan jabatan pada daerah yang baru dimekarkan oleh pemerintah pusat tersebut. Demikian dikatakan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, Mananwir Paul Fincen Mayor, S.IP melalui pesan What’s App yang diterima media ini, Kamis (19/1), pagi tadi.
“Saya melihat hadirnya DOB di Tanah Papua bukannya membawa dampak positif namun lebih banyak dampak negatifnya yang ditunjukan kepada seluruh masyarakat pada DOB tersebut seperti perebutan jabatan bahkan ada kabar bahwa diduga sampai bermain duit (uang) untuk memperoleh salah satu jabatan,” ungkap Mananwir.
Lebih lanjut Mananwir mengatakan, apakah mereka yang sudah dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk memimpin DOB ini (Pj Gubernur dan Pj Sekda) lebih terfokus pada perebutan jabatan atau mereka (Pj Gubernur dan Pj Sekda) akan memperhatikan kondisi masa depan anak-anak dan generasi muda Papua yang tidak mengenyam pendidikan yang jumlahnya kurang lebih 600.000 orang.
Selain itu juga kata Mananwir, masih banyak anak Papua yang sudah bersekolah namun hanya nama saja bersekolah tetapi mereka tidak mendapat ilmu yang sepantasnya mereka dapat dari bangku sekolah dikarenakan banyaknya tenaga pengajar yang malas untuk mengajar bahkan ada juga yang tidak pernah hadir sama sekali namun setiap bulan tetap menerima gaji.
Menurut Mananwir, seharusnya Pj Gubernur dan Pj Sekda yang nota benenya adalah orang pusat harus lebih menaruhkan perhatian pada pengetaskan pendidikan bagi anak-anak dan generasi muda Papua yang tidak bersekolah sama sekali maupun mereka yang hanya bersekolah namun tidak pernah belajar karena tidak ada guru.
“Kehadiran DOB bukan untuk memperebutkan jabatan tetapi DOB hadir untuk memprioritaskan program-program yang selama ini kurang atau tidak pernah menyentuh masyarakat asli Papua sehingga kami dari Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay meminta agar penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda yang nota bene adalah orang pusat jangan terlalu menggubris oknum-oknum ataupun kelompok tertentu yang selalu mengintervensi untuk memperoleh jabatan dengan maksud dan tujuan tertentu, tetapi mari fokuskan pikiran untuk memikirkan bagaimana mengentaskan pendidikan yang sementara dialami oleh Orang Asli Papua saat ini,” tegas Mananwir.
Ditambahkan Mananwir, kalau sampai Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda lebih memfokuskan terhadap perebutan jabatan dalam pemerintahan maka percuma saja ada pemekaran DOB, dan patut diingat bahwa DOB hadir karena ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Tanah Papua dengan tujuan untuk mensejahterakan, mencerdaskan dan mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua bukan untuk mensejahterakan oknum atau kelopok orang Papua tertentu saja. (jd)
