SORONG, – Puluhan mahasiswa dan orang tua program Adik Affirmasi mendatangi Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk mempertanyakan keterlambatan bantuan biaya hidup tahun 2024 bagi mereka yang sementara melanjutkan studi di luar Tanah Papua.
“Kami datang untuk meminta kejelasan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terlebih khusus instansi terkait yang menangani program Adik Affirmasi ini karena kami kecewa sudah berbagai upaya klarifikasi dilakukan namun tidak mendapat tanggapan yang memuaskan,” ucap Richardo Duwiri selaku perwakilan mahasiswa afirmasi asal kota studi Yogyakarta.
Dikatakan Richardo, mahasiswa dan orang tua telah menempuh berbagai cara hingga mengirim surat resmi untuk meminta penjelasan namun dalam pertemuan tidak ada solusi yang baik karena hanya dihadiri oleh staf bukan Kepala Dinas Pendidikan selaku pengambil keputusan.
Lanjut Richardo, penjelasan yang disampaikan oleh staf dinas saat itu menyebutkan bahwa kendala keterlambatan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa program Adik affirmasi dikarenakan administrasi dan keuangan dari pusat, namun penjelasan tersebut tidak tidak memberikan solusi terkait permasalahan tersebut.
Ditambahkan Richardo, bila staf Dinas Pendidikan PBD menyebutkan bahwa pencairan dana tersebut terlambat karena administrasi dan keuangan dari pusat itu tidak masuk akal karena kami sudah mengumpulkan data sejak awal tahun 2024 sama-sama dengan provinsi lain di Tanah Papua dan dana mereka sudah cair sementara kami hingga kini belum cair.
“Yang membuat kami tambah kecewa adalah upaya untuk bertemu langsung dan bertatap muka dengan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya gagal karena gubernur saat ini masih sibuk dengan agenda Pilkada,” ujar Richardo.
Dikatakan Richardo, data mahasiswa program Adik Affirmasi berjumlah 610 orang yang tersebar dibeberapa kota studi dengan jumlah yang berbeda beda antara lain :
- Kalimantan Selatan (Univesitas Labung Mangkurat) 19 orang
- Makassar (Berbagai perguruan Tinggi)18 orang
- Politeknik Negeri Bali, 8 orang
- Jawa Timur (Institut Teknik Surabaya) 7 orang
- Padang, Sumatera Barat (Berbagai Perguruan Tinggi) 24 orang.
- Yogyakarta (UGM, UNY, STPMD) 28 orang
- Jawa Barat (ITB Bandung, UPI) 9 orang
- Sumatera Utara (Berbagai Perguruan Tinggi) 22 orang
- Jakarta (UI, Untar, Politeknik Negeri Jakarta) 11 orang
Dalam kesempatan itu mahasiswa juga menyampaikan petisi terbuka kepada Pemerintah provinsi Papua Barat Daya yang berisi 4 poin penting yakni :
- Pemerintah Daerahdiminta bertanggung jawab atas surat pemberitahuan dan berkas yang telah dikumpulkan mahasiswa untuk memproses pencairan dana bantuan pendidikan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu maksimal satu minggu.
- Mahasiswa menuntut agar bantuan biaya hidup diberikan secara berkelanjutan, transparan, dan tanpa penyimpangan.
- Pemda diharapkan segera menerima dan memproses proposal bantuan studi akhir, yang mencakup biaya penelitian skripsi, tesis, hingga disertasi.
- Mahasiswa menekankan pentingnya perhatian pemerintah kepada mahasiswa afirmasi yang belajar di luar Papua dengan melakukan kunjungan langsung ke kota-kota studi guna memastikan bantuan diterima tepat sasaran dan memberikan dukungan moral
Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya, Adolof Kambuaya mengatakan, keterlambatan pencairan dana afirmasi bagi mahasiswa Papua Barat Daya terkendala karena administrasi ditingkat pusat tapi dana itu akan cair bulan Desember 2024. (**)
