SORONG, mediabetewnews.com – Panitia Seleksi (Pansel) MRP Provinsi Papua Barat Daya wilayah Kabupaten Rajja Ampat harus dievaluasi atau direvisi, karena tidak kerja profesional sesuai amanat Undang-Undang Otsus.Demikian ditegaskan Intelektual muda Raja Ampat, Victor Ambafen Mambrasar melalui releasenya yang diterima media ini, Senin 24 April 2013, siang.
“Saya sangat menyayangkan sekali kinerja dari Pansel yang kurang profesional dan tidak sesuai tupoksinya karena banyak yang membias seperti salah satu anggota pansel yang membuat pernyataan di media online atas nama suku tertentu,” ungkap Victor.
Lanjut Victor, seharusnya anggota tersebut memberikan pernyataan yang dapat membuat suasana dan kondisi menjadi sejuk, bukan memberikan pernyataan yang memihak pada salah satu suku tertentu bukan karena anggota pansel tersebut berasal dari suku tersebut.
“Sebagai anggota Pansel itu harus netral tanpa memihak kepada salah satu suku sekalipun yang bersangkutan berasal dari suku tersebut,” terang Victor.
Ditambahkan Victor, bukan itu saja ada lagi kesalahan yang menyalahi aturan yakni terkait dengan keanggotaan yang mana sesuai aturan dalam Pansel hanya boleh 1 orang PNS saja tetapi kenyataannya dalam Pansel MRPBD wilayah Raja Ampat PNS lebih dari satu orang.
Dan juga kata Victor, pansel dalam melaksanakan sosialisasi tidak ke seluruh wilayah adat di Kabupaten Raja Ampat tetapi mereka melakukan sosialisasi hanya di kampung-kampung yang dihuni oleh suku tertentu saja. Akhirnya membuat kecemburuan sosial diantara suku-suku yang ada di Raja Ampat.
“Oleh karena itu mewakili masyarakat adat Raja Ampat yang kampungnya tidak mendapat sosialisasi meminta kepada Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad untuk merevisi keanggotaan Pansel MRPBD wilayah Kabupaten Raja Ampat sebelum Pansel menyerahkan nama-nama ke provinsi yang dapat menimbulkan konflik,” pungkas Victor Ambaven Mambrasar. (jd)
