SORONG, mediabetewnews.com – Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay melihat kondisi pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya beberapa bulan belakangan ini terkesan diintimidasi oleh orang-orang yang mengatasnamakan kelompok-kelompok tertentu atas kebijakan dan kerja-kerja dari Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad dalam memimpin provinsi yang baru seumur jagung ini..
Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay sebagai rumah besar Masyarakat Adat Papua yang membawahi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya menyatakan mengapresiasi dan mendukung penuh seluruh kebijakan dan kerja-kerja dari PJ Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.
“Saya selaku Ketua DAP Wilayah III Doberay mewakili representase Masyarakat Adat Papua di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya mendukung penuh kebijakan dan kerja-kerja dari Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad,” Demikian ditegaskan Ketua DAP Wilayah III Doberay, Mananwir Paul Fincen Mayor, S.IP, CM.NNLP kepada media ini di Kantor Sekretariat Perwakilan DAP Wilayah III Doberay, Jalan Pendidikan Km 8 Lorong 5, Kelurahan Klabulu, Distrik Malaisimsa, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (12/4) pagi tadi.
Dikatakan Mananwir, Pj Gubernur Papua Barat Daya fokus saja dengan kerja-kerja yang telah direncanakan dan diperintahkan oleh pemerintah pusat jangan takut dengan intimidasi dari oknum-oknum yang mengetasnamakan kelompok tertentu atau kelompok suku tertentu karena mereka itu hanya mengatasnamakan saja.
Ditambahkan Mananwir, lahirnya Provinsi Papua Barat Daya adalah hasil pergumulan dari seluruh masyarakat Papua Barat Daya dan juga merupakan hasil revisi Undang-Undang Otonomi Khusus kalau tidak ada revisi Undang-Unadang Otonomi Khusus maka tidak Provinsi Papua Barat Daya dan 3 provinsi di Papua sehingga tidak ada yang harus menepuk dada untuk mengakui bahwa dirinya, kelompoknya atau suku tertentu sebagai pejuang sehingga dapat mengatur pemerintahan.
“Besiknya Pj Gubernur Papua Barat Daya adalah seorang akademisi dan juga dosen. Sejak tahun 1999 juga di era reformasi sudah terlibat langsung dalam proses pembentukan otonomi khusus dan juga selalu melakukan koordinasi-koordinasi strategis antara Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat hingga hari ini, dan sekarang dipercayakan untuk menjabat sebagai Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya,” jelas Mananwir.
Lebih lanjut Mananwir menambahkan, kami masyarakat adat mendukung penuh kebijakan Pj Gubernur PBD karena dengan latar belakang sebagai akademisi dan dosen mempunyai pikiran yang maju kedepan demi kemajuan Provinsi Papua Barat Daya.
“Bapak Pj Gubernur Papua Barat Daya fokus bekerja saja, kami DAP Wilayah III Doberay yang membawahi 2 provinsi ini siap bekerjasa dan mendukung penuh aktivitas pemerintah karena adat ada dulu baru agama dan pemerintah dan apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan DAP siap bekerjasama dan berkoordinasi demi kemajuan provinsi yang baru dimekarkan ini,” pungkas Mananwir. (jd)
