SORONG, – Guna mendapatkan administrasi kelembagaan adat suku yang teratur dan tertib serta untuk memaksimalkan peran kepala Keret dalam menghadapi perubahan global dalam pembangunan dewasa ini maka Dewan Adat Papua sebagai rumah besar masyarakat adat Papua memandang perlu dilakukannya pelatihan kepada kepala dewan adat suku dan kepala Keret.
Kegiatan dilaksanakan selama sehari di sekretariat Kantor DAP wilayah III Doberay Papua Barat dan Papua Barat Daya dan ikuti oleh kurang lebih 20 orang dari Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat dan dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat dan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor dengan menabuh tifa.
Ketua DAP wilayah III Doberay Papua Barat dan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, S.IP, CM.NNLP saat ditemui media ini seusai membuka kegiatan pelatihan mengatakan, kegiatan hari ini adalah kegiatan pelatihan kelembagaan adat suku terlebih khusus bagi suku-suku yang bersentuhan langsung dengan pemerintah dan para pihak perusahaan dan peningkatan kapasitas dari kepala keret atau marga besar karena mereka inilah yang mempunyai warga, tanah adat, dan juga sumber daya alam.
Oleh karena kata Paul, mereka yang mempunyai warga atau masyarakat adat, tanah adat atau hak ulayat dan mereka juga yang mempunyai sumber daya alam, sehingga mereka harus diberikan pemahaman dan pengertian s cara jelas tentang Undang-Undang Otonomi Khusus bagi tanah Papua, hubungan pemerintah dan masyarakat adat, hubungan masyarakat adat dengan Otonomi Khusus terkait substansi dari Otonomi Khusus itu sendiri serta bagaimana mereka menata kelembagaan adat ditingkat marga.
“Mereka harus membuat struktur kelembagaan adat mereka sendiri sehingga mereka dapat mengetahui berapa jumlah keret atau marga dan juga batas-batas tanah adat, laut adat dan juga hutan adat sehingga tidak saling klaim antar keret dimasing-masing kampung sehingga hak-hak mereka dapat terjaga dan tidak bisa diganggu gugat pihak manapun termasuk pemerintah,” jelas Paul.
Ditambahkan Paul, apabila semua sudah terdata dan tertata rapi maka pemerintah dalam menjalin kerjasama, komunikasi yang baik, sejuk dan membangun demi pembagunan di setiap daerah.
Lanjut Paul kegiatan ini juga untuk mengetahui lebih jelas berapa banyak orang asli Papua yang ada sekarang ini karena kita ketahui bahwa orang Papua saat ini sangat sedikit sehingga perlu ada pendataan mulai dari marga atau keret.
Kedepannya nanti banyak perusahan yang masuk sehingga pemerintah dan pengusaha akan berkoordinasi untuk bertemu masyarakat adat tapi siapa yang akan mereka temui.
Jangan sampai pemerintah salah orang atau salah sasaran sehingga dapat membuat persoalan karena masyarakat ada yang saling klaim hutan adatnya, laut adatnya sehingga hal ini merupakan substansi untuk bagaimana menjaga eksistensi masyarakat adat dan juga hak-hak adat mereka. Namun kalau sudah ada struktur yang jelas maka pemerintah dan pengusaha tidak salah masuk untuk berkoordinasi sehingga tidak ada lagi yang dipersoalkan. (jd)
