SORONG, mediabetewnews.com – Anggota DPD RI/MPR RI Dapil Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor mempertanyakan pembagian dana CSR dari PT GAG Nikel yang tidak ada kejelasannya dan dipergunakan untuk apa saja.
“Saya akan meminta kepada BPK RI untuk segera melakukan audit terhadap keuangan PT GAG Nikel, serta meminta kepada Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun melakukan penyelidikan. Bila ditemukan perbuatan melawan hukum atau ada unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), segera dinaikkan status ke tingkat penyidikan,” tegas Senator Paul Finsen Mayor kepada media ini melalui sambungan telepon Jakarta-Sorong, Jumat (7/2/2025).
Dikatakan Senator PFM, PT Gag Nikel adalah perusahan plat merah atau BUMN dan posisi saya sebagai anggota DPD RI di Komite I yang diberikan hak konstitusional dan mempunyai tupoksi melakukan pengawasan karena saat reses saya mendapat laporan dari masyarakat makanya saya desak aparat penegak hukum baik Kejaksaan Agung maupun KPK untuk melakukan penyelidikan dan audit anggaran dari PT GAG Nikel dan program CSR dikemanakan dan diperuntukan untuk apa serta apa dampaknya bagi Masyarakat?
Lanjut Senator PFM, kalau mereka katakan program CSR sudah tersalur dengan baik maka timbul pertanyaan lagi tersalur untuk program apa saja karena program dalam CSR yang terpenting adalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan terhadap warga sekitar dari wilayah operasional PT Gag Nikel, apakah semua itu sudah dilaksanakan dan hasilnya sudah sampai dimana?
“Ini perusahaan plat merah (BUMN), yang jelas dalam waktu dekat saya akan turun bersama dengan pak Robert Kardinal selaku anggota DPR RI dari Papua Barat Daya. Kita akan melihat secara langsung dan melakukan monitoring,” terang Senator PFM.
Lebih lanjut Senator PFM mengatakan, setelah turun ke lokasi perusahaan kerja PT Gag Nikel di Pulau Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat dan beberapa perusahaan lainnya, pihaknya akan melayangkan panggilan kepada pimpinan perusahaan tersebut, untuk mempertanggung jawabkan semua kejanggalan yang kami temukan saat melakukan kunjungan ke lokasi kerja dan Masyarakat sekitar perusahaan.
Ditambahkan Senator PFM, lebih ironis lagi perusahaan sebesar PT Gag Nikel belum membayar pajak alat berat kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Padahal diketahui pendapatan asli daerah (PAD) dari suatu daerah berasal dari pajak yang salah satunya adalah pajak alat berat, kalau tidak membayar pajak lalu bagaimana pembangunan mau berjalan. ingat tidak membayar pajak adalah salah satu perbuatan melawan hukum.
“Apalagi dua tahun belum bayar pajak ke Pemprov PBD. Ijin jadi perhatian serius bagi saya selaku pejabat tinggi negara dan legislator pembuat UU. Untuk KPK dan Kejaksaan saya sudah bertemu mereka, kita akan bersama-sama melakukan pengawasan dan pencegahan secara bersama-sama. Saya Ingatkan dan Peringatkan sekali lagi!!,” tegasnya. (jason)
