SORONG, mediabetewnews.com – Mereka yang adalah kader senior ataupun yang menyatakan dirinya sebagai kader senior Partai Golkar Papua Barat jangan membuat kisruh didalam kubu partai berlambang pohon beringin ini menjelang tahun politik. Demikian dikatakan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Sorong, Astrid Andi Sampara, SE saat ditemui awak media di Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Sorong Jalan Arfak No 1 Kelurahan Kampung Baru, kelurahan Distrik Sorong Kota, Provinsi Papua Barat Daya, Senin (13/2/2023).
Dikatakan Astrid, kedua orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai kader senior harus bertindak dengan elegant jangan main kasi pernyataan langsung di media untuk membuat kisruh di partai yang berlambang Pohon Beringin ini.
“Seharusnya mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai kader senior dan menyatakan dirinya sebagai kader senior Partai Golkar Papua Barat sampaikan dulu ke DPD, atau mereka bisa langsung menyurati DPP Partai Golkar bukan main kasih keluar peryataan di media, dan mereka yang membuat pernyataan di media juga buka sebagai pengurus atau anggota fraksi,” ungkap Astrid.
Astrid berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secara baik-baik di internal partai karena ini menyangkut dengan marwah partai dan semua ini berdampak kami di DPD Partai Golkar Kota Sorong yang sementara ini melakukan konsolidasi pertai menjelang pesta demokrasi 2024.
Sementara itu kata Astrid, terkait surat perintah kepada Lamberth Jitmau untuk melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Papua Barat Daya itu kami tidak ikut campur itu semua kewenangan dari DPP Partai Golkar, jadi kalau tidak setuju dengan surat perintah dari DPP silahkan saja menyurati DPP untuk mempertanyakan hal tersebut.
“Kami minta segera melaksanakan Musda sehingga kami dapat melakukan konsolitasi lebih baik lagi dalam menghadapi tahun politik 2024 mendatang,” pinta Astrid.
Sebelumnya, Minggu 12/02/2023, Kader Senior DPD Partai Golkar Papua Barat dalam konfrensi persnya membuat pernyataan menolak penunjukan Lambert Jitmau sebagai penyelenggara Musyawarah Daerah (Musda) I Partai Golkar Papua Barat Daya. Penolakan itu dilontarkan karena para kader merasa Lambert Jitmau tidak mengerti berorganisasi dan tidak melakukan pengkaderan selama menjadi Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat yang menyebabkan menurunnya performa Partai Golkar di Provinsi Papua Barat.
Kader juga meminta agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menetapkan seorang pelaksana (plt) Ketua Partai Golkar Papua Barat Daya dari unsur Wakil Ketua DPP Partai Golkar untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan musda I Partai Golkar Papua Barat Daya. (JD)
