SORONG, Anggota Dewan Perwakilam Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) terpilih asal Provinsi Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, S.IP. CM. NNLP kepada awak media mengatakan 24 anggota DPD RI dari 6 provinsi di Tanah Papua masing-masing, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Barat Daya mendukung penuh perjuangan yang dilakukan oleh Asosiasi Majelis Rakyat Papua se-Tanah Papua terkait jabatan kepala daerah (Kada) gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota harus adalah Orang Asli Papua ras Melanesia yang adalah suku-suku asli di Tanah Papua.
Lanjut Paul, pernyataan dukungan ini dihasilkan dalam pertemuan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 24 di salah satu hotel di Jayapura dan dihadiri oleh Ketua Majelis Rakyat Papua dari 6 provinsi, penjabat gubernur se-Tanah Papua, dan 24 anggota DPD RI terpilih se-Tanah Papua.
“Pernyataan dukungan ini tertuang dalam kesepakatan bersama antara anggota DPD RI terpilih Se-Tanah Papua periode 2024-2029 dengan Majelis Rakyat Papua Se-Tanah Papua dan disaksikan oleh para penjabat gubernur se-Tanah Papua,” ungkap Paul.
Pertemuan 24 anggota DPD RI terpilih Se-Tanah Papua dengan Majelis Rakyat Papua Se-Tanah Papua menyepakati beberapa hal antara lain :
- Perlunya pengawasan terkait implementasi kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- Perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus
- Perlunya melakukan advokasi atas berbagai kebutuhan masyarakat Papua dan penyelesaian persoalan di Tanah Papua secara konfrehensif
- Mendukung tuntutan Majelis Rakyat Papua Se-Tanah Papua agar jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota di Tanah Papua adalah Orang Asli Papua
- Mendukung penguatan kelembagaan Majelis Rakyat Papua agar dapat bekerja secara maksimal dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di Tanah Papua
- Mendukung anggota DPD RI asal Tanah Papua untuk menduduki jabatan unsur pimpinan di DPD RI dan MPR RI periode 2024-2029. (jd)
