Sorong, mediabetewnews.com – Menyikapai adanya konflik antara DPRK Raja Anmpat dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat. Hal tersebut ditanggapi serius intelektual Misool Dr Muhammad Guzali Tafalas yang juga berprofesi sebagai Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Papua yang konsen terhadapa pembangunan daerah . Ia juga memberikan pemikiran terhadap situasi yang terjadi anatar DPRK dan TAPD Kabupaten Raja Ampat Konflik antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam keterlambatan penetapan APBD 2025 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan pendapat tentang alokasi anggaran, ketidaksepakatan tentang prioritas program, atau bahkan konflik kepentingan antara kedua belah pihak.
Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah meniliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam proses penyusunan APBD. DPRD memiliki kewenangan untuk mengajukan usul dan memantau pelaksanaan anggaran, sedangkan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyusun rancangan APBD dan melaksanakan program yang telah disetujui;ungkap Muhammad Guzali Tafalas, minggu (16/3/2025).
Menurut Dr Muhammad Guzali Tafalas Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan komunikasi yang efektif dan transparan antara kedua belah pihak. DPRD dan Pemerintah Daerah harus bekerja sama untuk mencapai kesepakatan tentang alokasi anggaran dan prioritas program.
Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan APBD untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien.
Dalam jangka panjang, penting untuk membangun hubungan kerja yang baik antara DPRD dan Pemerintah berjalan lancar dan efektif. Ini dapat dicapai melalui pelatihan dan pendidikan bagi anggota DPRD dan Pemerintah Daerah tentang proses penyusunan APBD dan pentingnya kerja sama antara kedua belah pihak.
Dampak Konflik
Konflik antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam keterlambatan penetapan APBDbdapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pemerintahan dan masyarakat. Berikut
adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:
Keterambatan pelaksanaan program: Keterlambatan penetapan APBD dapat menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program dan proyek yag telahndirencanakan, sehingga dapat mempengaruhi kinerja pemerir hidup masyarakat.
Penggunaan anggaran yang tidakefektif: Keterlambatan penetapan APBD dapat menyebabkan penggunaan anggaran yangtidak efektif, karena anggaran yang telah disediakan tidak dapat digunakan secara optimal.
Kurangnya kepercayaan masyarakat: Konflik antara DPRD dan Pemerintah Daerah dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, sehingga dapat mempengaruhi legitimnasi pemerintahan.
Pengaruh terhadap perekonomian daerah: Keterlambatan penetapan APBD dapat mempengaruhi perekonomian daerah, karena dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji pegawai, keterlambatan pembayaran tagihan,
dan lain-lain.
Dampak terhadap infrastruktur: Keterlambatan penetapan APBD dapat mempengaruhi infrastruktur daerah, karena dapat menyebabkan keterlambatan perawatan dan pembangunan infrastru ktur.
Dampak terhadap kesehatan dan pendidikan: Keterlambatan penetapan APBD dapat mempengaruhi kesehatan dan pendidikan masyarakat, karena dapatnmenyebabkan keterlambatan pembayaran obat-obatan, keterlambatan pembayaran gaji guru, dan lain-lain.
Dalam mengatasi konflik ini, penting untuk melakukan komunikasi yang efektif dan transparan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, sertamelibatkan masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan. (ones)
