SORONG, mediabetewnews.com – Tim pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Raja Ampat Selatan (RAS) yang terdiri dari Ronald Salomena (Ketua), Fahmi Macap (Sekretaris/Intelektual dan tokoh Pemuda RAS), Estefanus Falon (tokoh Adat), dan Pdt. Dortheos Mom/Fadimbo (tokoh Agama) menyerahkan dokumen pemekaran kepada Anggota DPD/MPR RI Dapil Papua Barat Daya, Senator Paul Finsen Mayor di Kantor Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Jalan Tanjung Pamali Km 8 Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Minggu (9/3/2025) malam.
Setelah menerima dokumen pemekaran dari Ketua Tim, Ronald Salomena. Anggota DPD/MPR RI Senator Paul Finsen Mayor kepada media mengatakan, selaku anggota DPD/MPR RI malam ini saya menerima aspirasi dari masyarakat adat yang ada di Kepulauan Misool dan sekitarnya.
Lanjut Senator PFM, karena ini berada di Komite I DPD RI maka saya akan melaporkan kepada pimpinan (Ketua DPD dan Ketua Komite I DPD RI), dan sebagai anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya dan juga sebagai anak adat Raja Ampat yang berada di Komite I maka saya bertanggungjawab dan berjuang sampai Raja Ampat Selatan dan juga Raja Ampat Utara harus jadi DOB karena itu sudah menjadi target kita selama 5 tahun berjalan ini.
“Saya juga akan bertemu dengan DPR, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Politik Keamanan, Wakil Presiden, Gibran Rakabumingraka selaku Kepala BP3OKP, Bappenas dan Presiden Prabowo Subianto sendiri untuk menyampaikan Masyarakat Raja Ampat Selatan dan Raja Ampat Utara agar pemekaran di Tanah Papua khususnya Papua Barat Daya duluan dimekarkan,” ungkap Senator yang dikenal dengan Pace Rambut Merah ini.
Dikatakan Senator PFM, tujuan dilakukan pemekaran itu ada tiga antara lain, meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan lapangan pekerjaan. Ketiga hal ini penting sekali untuk kemajuan Raja Ampat kedepan dan Provinsi Papua Barat Daya dan tanah Papua.
“Kita butuh bangun Orang Asli Papua dan untuk memperpendek rentang kendali dan pelayanan pemerintahan pusat maka daerah 3T (terluar, terisolir dan terdepan) harus segera dimekarkan sehingga jangkauan kebijakan pemerintah pusat ketika turun ke daerah dapat langsung sampai ke masyarakat sebagai penerima manfaat. Jadi ini adalah tanggungjawab saya dan akan berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Bupati Raja Ampat yang baru terpilih dan juga gubernur Papua Barat Daya,” pungkas Senator PFM. (jason)
