Kota Sorong, mediabetewnews.com – Massa dari Tim Presidium pemekaran Provinsi Papua Barat Daya menggelar demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (DPRPBD), Selasa, 11 Februari 2025.
Massa menolak rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar terkait posis Ketua DPR Papua Barat Daya.
Rekomendasi pertama yang DPP Partai Golkar dikeluarkan kepada Hendrik Wairara, namun rekomendasi itu mendapat penolakan akhirnya DPP Golkar mengeluarkan rekomendasi kedua kepada Otis Sagrim.
Bahkan massa dari tim presidium menduga ada konspirasi sehingga nama Yosafat Kambu tidak dimasukan dalam rekomendasi tersebut.
Koordinator demo Gad Sawiyai dalam orasinya mengatakan, seharusnya nama Yosafat Kambu dimasukkan dalam rekomendasi yang diterbitkan DPP Golkar.
Selain sebagai anggota DPRPBD, Yosafat Kambu memperoleh suara terbanyak kedua dari dua nama yang direkomendasikan.
” Sebenarnya perolehan suara terbanyak diraih oleh Febri Anjar, akan tetapi dia bukan Orang Asli Papua (OAP) sehingga posisi ideal orang Asli Papua peraih suara terbanyak kedua yakni Yosafat Kambu yang merupakan kader partai,” ujarnya
Gad Sawiyai menambahkan, idealnya yang harus diusulkan menjadi ketua DPRP Papua Barat Daya oleh DPP Partai Golkar adalah Yosafat Kambu.
” Yosfat Kambu layak jadi ketua DPRPBD. Selain itu, Yosafat Kambu adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam pemekaran Provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya.
Gad Sawiyai menyebut bahwa pada pileg lalu Yosafat Kambu memperoleh 5.224 suara. Nama Yosafat Kambu diusulkan oleh DPD I Golkar Papua Barat Daya
Di dampingi politisi Gerindra Jamaila Tafalas dan dan politisi Hanura Yustus Kambu dan Sukriyadi dari PAN, wakil ketua sementara DPRPBD Anneke Lieke Makatuk menemui massa tim presidium.
Usai menerima aspirasi pendemo, Anneke Makatuk mengaku, telah menerima aspirasi dan tentu akan menindaklanjuti aspirasi tersebut kepada partai Golkar.
” Harapan kita ini segera diselesaikan dan didiskusikan kembali, ” tuturnya.
Berikut ini pernyataan sikap tim presidium:
1. Tim presidium pemekaran provinsi Papua Barat Daya dengan tegas menolak rekomendasi DPP Partai Golkar kepada Otis Sagrim untuk ditunjuk sebagai Ketua DPRP Papua Barat Daya definitif dengan beberapa pertimbangan.
2. Otis Sagrim tidak diusulkan oleh DPD Golkar Papua Barat Daya.
3. Otis Sagrim tidak memperoleh suara secara signifikan.
4. Otis Sagrim bukan pejuang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.
5. Saudara Otis Sagrim bukan pengurus DPD tingkat Provinsi melainkan DPD tingkat Kabupaten. (Edi)
